Kebijakan Pendidikan Tak Berdasar Riset


Minggu, 23 Oktober 2011 | 21:13 WIB

BOGOR,
KOMPAS.com- Berbagai kebijakan pendidikan tidak berdasarkan hasil riset
dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat
reaktif dan hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Akibatnya,
pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan pendidikan jangka panjang.

Demikian
mengemuka dalam lokakarya Penajaman Peran dan Fungsi Balitbang dalam
rangka Reformasi Birokrasi yang berlangsung Sabtu hingga Minggu
(23/10/2011), di Bogor.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui, seharusnya hasil riset
isu-isu pendidikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa ditindaklanjuti menjadi
kebijakan. Apapun kebijakan pemerintah seharusnya dibuat berdasarkan
hasil kajian dan analisis dari balitbang.

Riset jangan hanya
dilakukan internal dan parsial. Agar riset bisa menjadi kebijakan, pihak
lain seperti daerah dan lembaga penelitian harus ikut dilibatkan. Ini
yang belum dilakukan, kata Musliar.

Sofian Effendi, anggota tim
Reformasi Birokrasi Nasional Wakil Presiden RI, mengkritik kebijakan
pemerintah yang cenderung reaktif dan dirumuskan tidak untuk memecahkan
masalah jangka panjang. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi
pendidikan 20-30 tahun ke depan.

Seharusnya, tugas paling
pokok balitbang membuat kajian kebijakan jangka panjang, melihat
perkembangan Indonesia 25 tahun ke depan. Apa masalah yang akan dihadapi
dan bagaimana SDM yang harus dicetak, kata Sofian.

Hasil riset
dan analisis balitbang itulah yang kemudian menjadi pegangan mendikbud
untuk pelaksanaannya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.

Selama
ini, kata Sofian, Balitbang hanya sibuk mencari justifikasi dari
pernyataan atau kebijakan menteri. Tugas balitbang, kata Sofian, bukan
melakukan penelitian murni tentang isu-isu pendidikan karena itu bisa
dilakukan perguruan tinggi yang jelas memiliki lebih banyak SDM.
Balitbang seharusnya melakukan manajemen riset atau kajian kebijakan.

Mereka
harus melakukan policy research. Bukan scientific research seperti
sekarang. Untuk bisa policy research, Balitbang perlu analis-analis
kebijakan. Bukan peneliti, kata Sofian.

Kepala Balitbang
Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro berencana mengembangkan riset
kebijakan yang responsif, antisipatif, dan futuristik. Ia berharap
reformasi peran dan fungsi balitbang bisa mengembangkan mutu hasil
litbang sehingga bisa menjadi penunjuk jalan bagi perubahan di
pendidikan dan kebudayaan.

Namun sebelum bisa melakukan itu,
peran dan fungsi Balitbang harus diperkuat. Salah satunya dengan
mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2006
tentang fungsi dan peran Balitbang, yakni mengadakan penelitian dan
pengembangan.

Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian
mendesak pemerintah mengubah permendiknas itu sehingga Balitbang bisa
menjadi motor reformasi internal. Melalui riset dan analisis kebijakan
yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM maka
potensi penyimpangan bisa diperkecil.

Penggunaan anggaran
pendidikan hanya 40 persen saja yang efektif. Sisanya tidak efektif
karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Kenapa? Karena tidak
ada analisis kebijakan………………….

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/23/21134710/Kebijakan.Pendidikan.Tak.Berdasar.Riset

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *